12 / 06 / 2012

DPRD KARANGASEM TERIMA KUNKER DPRD SRAGEN JATENG

Amlapura - DPRD Karangasem menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Sragen,Jawa Tengah ,pada (12/06). Dalam kunjungan kerjanya,DPRD Sragen dipimpin ketua DPRD H. Sugiyamto,SH lebih banyak berdikuskusi terkait keberhasilan kabupaten Karangasem dalam mengelola Pasar Tradisional tetap eksis dengan menjamurnya pasar modern.
Wakil ketua DPRD I Nyoman Celos,SE yang menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Sragen tersebut mengucapkan banyak terima kasihnya kepada Dewan Sragen yang mau berkunjung ke Karangasem,walau Karangasem sampai saat ini masih menduduki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Bali. Begitu juga terhadap tujuan kunjungan dewan dari Kabupaten Sragen tersebut, Celos memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk memaparkan dalam pengelolaan pasar tradisional .”secara teknisnya,pengelolaan pasar tradisional tersebut kami serahkan kepada dinas pendapatan daerah untuk memberikan konsepnya,”Ujar Celos.
Kadispenda I Gede Adnya Mulyadi mengatakan , di kabupaten Karangasem sendiri ada sebanyak lima belas pasar tradisional termasuk dua di antaranya merupakan pasar hewan yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak desa adat akan tetapi dibawah kendali pemerintah. Sedangkan hasil dari retribusi pasar tersebut 30 % dikembalikan ke desa adat sebagai pengelola. Dengan dikelola oleh desa adat itu ,sampai saat ini pendapatan dari retribusi pasar tradisional ini baru mencapai 1.2 M .” pendapatan terbesar didapatkan dari pasar timur Amlapura sebesar 440 juta,” Ujar Adnya Muladi.
Saat ini menurut kadispenda, Karangasem juga sedang merancang pasar tradisional bernuansa modern yang saat ini pembangunannya sedang berjalan dengan bantuan dari Pemerintah pusat melalui Percepatan Infrastruktur Pedesaan (PIP) dengan menggabungkan konsep pasar tradisional yang bernuansa modern dan seni. Sedangkan Untuk melindungi keberadaan pasar tradisional pemerintah karangasem juga sangat membatasi adanya pasar modern.
Rombongan DPRD Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh H. Sugiyamto,SH mengatakan pengelolaan pasar tradisional di kabupaten Karangasem bisa menjadi contoh untuk diterapkan kabupaten Sragen,dimana setiap pasar yang ada di Kabupaten Karangasem sudah diserahkan ke pihak ketiga. Sedangkan di Sragen sendiri pengelolaan pasar masih dilakukan oleh pemerintah dengan menaruh sekitar 15 sampai 20 tenaga PNS. Tentunya hal tersebut sangat membebani APBD dimana sebagian besar APBD terserap untuk gaji PNS.”hampir 67 % terserap untuk gaji PNS, dengan konsep yang dimiliki oleh karangasem,nantinya komisi II akan mengusulkan kepada eksekutif agar pengelolaan pasar tradisional diserahkan kepada pihak kedua,”Ujarnya.
Selain I Nyoman Celos,SE Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Seragen tersebut juga diterima oleh wakil ketua DPRD I Nyoman Karya Kartika,SH beserta anggota DPRD dan eksekutif diantaranya Kadispenda I Gede Adnya Mulyadi,kabag Ekonomi I Nengah Mindra beserta sejumlah staff. (1121).