Jumat, 17 September 2010

LIPAMS (LIPUTAN AMLAPURA SEHARI)

17 September 2010

PERKETAT DUKTANG,
PEMKAB BERDAYAKAN KADES DAN LURAH LAKUKAN PENGAWASAN DAN TINDAKAN

Amlapura, Dalam rangka menangkal dan mengerem arus urbanisasi – migrasi ke Bali khususnya ke Kabupaten Karangasem, Pemkab Karangasem melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), melakukan pengawasan ketat terhadap penduduk pendatang, khususnya melalui pemberdayaan Kepala Desa dan Lurah untuk melakukan pengawasan dan tindakan jika ada penduduk liar.

Menurut Plt. Kadisdukcapil Anak Agung Gede Agung Rama Putra, SE didampingi kabid kependudukan Disdukcapil I Gede Sukerena, (17-9-2010) di Amlapura mengatakan, arus urbanisasi –migrasi yang biasanya banyak berdatangan saat pasca lebaran saat balik mudik, dilakukan pengecekan dan pengawasan lebih ketat terhadap penduduk pendatang. Bagi penduduk pendatang (duktang) jika hendak masuk wilayah Bali dan karangasem khususnya dipersyaratkan untuk membawa Surat Keterangan Bepergian dari Kepala Desa / Lurah, Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari institusi Polri, Kartyu Tanda Penduduk (KTP) daerah asal, Surat Penjamin dari Warga di tempat yang dituju serta kelengkapan Akte Kelahiran (AK).
Ketentuan tersebut menurut Rama Putra, sudah merupakan ketentuan hokum didalam Komitment Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bali dengan Bupati / Wali Kota se Bali Nomor 153 Tahun 2003, yang masih berlaku hingga sekarang. Jika pendatang hendak tinggal sementara dengan kelengkapan yang dibawa tersebut selanjutnya Kepala Desa / Lurah dapat menerbitkan Kartu Identitas Penduduk sementara (KIPS) untuk masa berlaku 1 bulan ditambah sekali masa perpanjanagan. Sedangkan Surat Tanda penduduk Tingga Sementara (STPTS) yang dikeluarkan pemerintah desa berlaku dalam 6 bulan. Jika pendatang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka Kepala Desa / Lurah dapat memberikan sangsi berupa pengembalian/mengembalikan kepada instansi yang berwenang menangani, selanjutnya dilakukan pembinaan dan pengembalian ke tempat asal jika memang tidak memenuhi persyaratan dan alas an yang memadai.
Untuk menekan terjadinya pelanggaran kependudukan dimana atrus penduduk pendatang relatif tinggi dan tanpa alasan yang jelas, telah dilaksanakan pengawasan dan penjagaan ketata di pintu masuk Kabupaten karangasem Pelabuhan Padang Bay, dalam bentuk pemeriksaan identitas diri. Jika tidak melengkapi diri dengan ID Card maka kemungkinan dikenakan sangsi untuk dikembalikan/dideportase ke daerah asal. Penjagaan tersebut sudah dilakukan secara rutin setiap hari dan diperketat lagi saat terjadi arus mudik seperti saat Hari Raya Idul Fitri.
Ditambahkan upaya untuk menekan arus pendatang yang akan tinggal di Kabupaten Karangasem dilakukan secara proporsional tanpa menghalangi tujuan warga negara untuk datang ke wilayah manapun. Namun untuk didaerah Karangasem mengingat keterbatasan daya dukung kawasan perlu melakukan seleksi terhadap warga negara yang memang memiliki tujuan jelas dan jika hendak mencari lapangan kerja harus betul-betul membekali diri dengan ketrampilan profesi dan skill yang berkualitas.(Team RGS)

Tidak ada komentar: